Sun04202014

Last update10:54:52 PM GMT

Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Proyek Alkes Perlu Dievaluasi, Jika Bermasalah Bawa Keranah Hukum


Doel (Deadline interaktif.com)
Sigi- Terkait dugaan proyek Alat Kesehatan bermasalah, sebab tidak sesuai spek, ketua DPRD Kabupaten Sigi Drs.Budiluhur Larengi akan menggunakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) yakni pengawasan untuk mengevaluasi proyek Alkes dengan anggaran Rp,1,4 miliar di Dinas Kesehatan Sigi itu. Masalahnya alkes tersebut sangat dibutuh-kan oleh masyarakat Sigi, tapi karena ketidak cermatan panitia tender, sehingga menimbulkan masalah.  Hal ini terjadi karena panitai tender spesifikai keilmuannya dibidang jasa konstruksi, lalu ditugasi mengurusi alat kesehatan yang sesungguhnya Dokter dalam hal ini Kadis Kesehatan yang lebih tahu karena dia pengguna. Tapi toh panitia tender meme-nangkan kontraktor yang tidak sesuai spesifikai yang diminta dan diinginkan Dinas kesahatan. Dengan demikian dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011 untuk Alkes di Dinas Kesehatan Sigi bisa-bisa terancam ditarik oleh Pusat. Dan jika ini terjadi, maka panitia tender harus bertanggungjawa. 
Yang pasti DPRD secara lembaga akan mengguna-kan hak dan fungsinya untuk melakukan kontrol dan pengawasan   terkait sejumlah proyek bermasalah di pemda lkabupaten Sigi termasuk Alkes tersebut. Artinya jika terdapat indikasi kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), sehingga menimbulkan masalah, maka DPRD Sigi secara kelembagaan akan mendorong persoalan proyek tersebut ke Ranah Hukum.  “Karena kasihan daerah kita yang masih baru, masih sangat butuh perhatian dan daya upaya kita untuk membangun Sigi yang lebih sehat, sejahtera dan berkembang seperti daerah lainnya.  Oleh sebab itu jangan dikotori dengan hal –hal yang dapat merugikan masyarakat  dan daerah,”tandas Budi.
adalah CV.Hary Prima yang diduga pemenang pada proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan  Kabupaten Sigi itu. Namun sayangnya proyek Alkes itu  diduga bermasalah. Pasalnya  Alkes tersebut tidak sesuai spesifikasi, makanya Kepala Dinas Kesehatan Sigi dr. Sofyan Malili, M.Ks tidak mau bertandatangan  atas proyek tersebut.  Hanya saja ada oknum pejabat di Sigi memaksakan agar proyek Alkes itu tetap diterima sekalipun tidak sesuai spek.  Patut diduga ada keterlibatan oknum pejabat pengambil kebijakan di Sigi ikut mengintervensi proyek  itu, sehingga memaksa Kadis Kes Sigi untuk menerima dan menanda-tangani  pengadaan barang tersebut.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Sigi dr.Sopyan  yang dikonfirmasi  via pesan singkat  mengakui bahwa memang proyek Alkse senilai Rp,1,4 miliar itu bermasalah sebab tidak sesuai spek.   Kadiskes malah menyalahkan panitia tender (Udin), karena panitia  memenangkan  perusahaan yang penawarannya tidak sesui spek.  Kadis Kes menilai  proyek Alkes yang tidak sesuai spek berpotensi bermasalah.   “Masalahnya panitia mrk menangkan penawaran yg tdk sesuai spek. Jd aku tdk mau ttd krn potensi bermasalah.  Kemudia pesan singkat berikutnya Kadis menulis, Itulah pak yg bkn stress..Skrg PPTK KU didesak2 pak Sekab utk bw ke sy utk ttd. Knp kelakuannx pak udin (panitia lelang) sy yang tanggung dosanx.
Sementara itu Panitia Lelang Udin  di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigi yang dikonfirmasi baik via pesan singkat di no.handpone 0812450619xx dan didatangi di Kantornya PU Sigi tidak diperoleh keterangannya. Handpone aktif tapi tidak dijawab, kemudian di datangi di kantornya Udinnya sudah pulang. “Maaf pak udin sudah pulang, tadi ada,”kata beberapa rekan kerjanya di PU Sigi.
Sementara itu, bupati Sigi Aswadin Randalembah diduga memaksakan agar Alkes yang tak sesuai Spek itu diterima saja. Bahkan informasi yang dihimpun di Sigi menyebutkan bahwa Bupati mengarahkan Kadiskes berkoordinasi dengan seorang pengusaha, namun tidak digubris oleh Kadiskes, bahkan Kadiskes tetap pada pendiriannya untuk tidak tandatangan dan tidak mau menerima Alkes itu, karena menyalahi spek. 
Bupati Sigi Aswadin Randalembah yang dikonfirmasi  di kantor-nya menegaskan isu itu tidak benar. “Saya tidak pernah menekan Kepala SKPD, dan juga tidak pernah meminta Kadis untuk berkoordina-si dengan salah seorang pengusaha terkait Alkes tersebut.
Saya hanya menekan-kan jika sesuai spesipi-kasi tekni sebuah proyek di tiap-tiap SKPD silahkan diproses, bukan memak-sa,”bantah mantan Kadis PU Sigi itu. ***